ESTON SIHOTANG,S.Pd

Pengembangan Pendidikan Dengan

Peningkatan  Kompetensi  Guru

Oleh : Eston Sihotang,S.Pd

I. Pendahuluan

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD1945, ini memberi gambaran bahwa founding father ( pendiri negara ) kita telah menyadari betapa pentingnya pembangunan pendidikan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dengan proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah melangkah dari titik start menuju pencapaian cita-cita yang telah ditetapkan, fase demi fase telah dilampaui akan tetapi tak kunjung mampu untuk sekedar memberi goresan yang jelas tentang arah pembangunan pendidikan di Indonesia, banyak orang berpendapat penyebabnya karena pembangunan pendidikan di Indonesia berpola uji-coba, ganti menteri ganti program tanpa kesinambungan. Setelah menuai kegagalan dari sekian banyak program pembangunan pendidikan dewasa ini pemerintah kembali  menetapkan berbagai kebijakan sekaitan dengan upaya pembangunan pendidikan di Indonesia antara lain berbentuk BOS     ( Bantuan Operasinal Sekolah ), Sertifikasi guru, Block Grant, dan lain-lain, Benarkah kebijakan ini akan meningkatkan kwalitas pendidikan di Indonesia?.

 II.Sertifikasi Guru

             Ketika kita ingin mengetahui latar belakang kebijakan pemerintah melalaui website departemen pendidikan nasional akan kita temui statment tertulis seperti dibawah ini ;  ’”Mengingat guru menjadi ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional. Utamanya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maka pemerintah menetapkan suatu program yang bertujuan mewujudkan ”Guru sebagai Profesi ” yang ditempuh dengan cara melakukan sertifikasi terhadap guru.

Sertifikasi guru melalui uji kompetensi memperhitungkan pengalaman profesionalitas guru, melalui penilaian portofolio guru. Sepuluh komponen portofolio guru akan dinilai oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru. Bagi guru yang belum memenuhi batas minimal lolos, akan mengikuti pendidikan dan pelatihan hingga guru dapat menguasai kompetensi guru”.

Setelah pelaksanaan sertifikasi diikuti oleh guru yang terbagi dalam beberapa gelombang berdasarkan kuota unit kerja dengan melihat masa kerja, timbul berbagai masalah baik berupa kecurangan dalam portofolio/pemalsuan sertifikat, kerancuan dalam masa kerja sampai kepada kelucuan dengan munculnya kebijakan menciptakan guru yang profesional dalam hitungan  belajar/pelatihan  hanya empat belas  hari artinya kebijakan pemerintah dalam hal ini kembali melahirkan keraguan kita akan keberhasilan pengembangan pendidikan di Indonesia.

III. Pengembangan Kompetensi Guru dengan Kompetisi

            Acara televisi yang disuguhkan dewasa ini berupa kompetisi dalam melantunkan lagu yang dikemas sedemikian rupa melahirkan inspirasi penulis dalam pengembangan kompetensi guru, jika pemerintah benar-benar komit dalam pengembangan kompetensi guru alangkah baiknya menerapkan kompetisi terhadap guru yang kita yakini akan melahirkan kesadaran terhadap guru untuk berbenah diri .Penerapan kompetisi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenjang misalnya dalam kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengembangan profesi, peningkatan jenjang akademik dan lain-lain.

            Berdasarkan pengamatan penulis selama kurun waktu 15 tahun menjadi guru, mandeknya daya kreasi dan inovasi guru salah satunya disebabkan tidak adanya jaminan, reword bagi guru yang telah berbuat, artinya guru, tanpa membedakan malas atau rajin, inovatif atau tidak,  jika ingin naik pangkat silahkan sisipkan amplop, maka acapkali guru yang jujur terbentur dalam birokrasi sedangkan guru yang cerdik akan cepat mewujudkan keinginannya.  

            Diera otonomi daerah dewasa ini, ketika keputusan berpusat pada bupati/walikota kejanggalan-kejanggalan semakin jelas, ketika kita mendengar, membaca dan melihat dunia pendidikan telah terkontaminasi dengan politik praktis, kegiatan menjadi team sukses lebih menjanjikan pengembangan profesi  dibanding berkreasi dan berinovasi.maka ’’ the right man in the right pleace’’ akan sulit kita temukan, pada masa sekarang jabatan fungsional guru cenderung ditinggalkan jika punya peluang meraih jabatan struktural, maka kita setiap hari dapat menjumpai bapak camat dengan bed nama gelar S.Pd ( sarjana pendidikan ).

            Dari paparan diatas jelas bagi kita kompetisi adalah kegiatan yang harus dilakukan jika kita ingin meningkatkan kompetensi guru, dengan demikian akan terbentuk kwalitas guru sesuai dengan perkembangan tantangan jaman. Pola sertifikasi sebagai kebijakan baru dengan harapan pembentukan guru yang profesional  kurang efektif karen sangat  membuka peluang untuk curang dan tidak melahirkan motivasi bagu guru untuk berbenah diri karena pada akhirnya akan lulus sertifikasi.

IV. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan   ( LPTK )

            Pembangunan  Pendidikan kurang berhasil di Indonesia jika tidak ingin kita sebut gagal, salah satu komponen yang perlu mendapat kajian ulang adalah LPTK , sejauhmana lembaga ini telah membenahi produknya yakni calon guru dengan tuntutan kompetensinya diera teknologi dan komunikasi. 

            Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan   (IKIP)  sebagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan di masa lampau dalam proses pembentukan mahasiswa menyandang gelar sarjana pendidikan kurang memperhatikan relevansi lulusannya dengan lapangan kerja, kompetensi lulusannya dengan tuntutan perkembangan jaman. Penulis sebagai alumni sangat prihatin dengan besarnya pengangguran untuk jurusan bahasa asing seperti bahasa prancis, jerman karena ternyata pemerintah tidak pernah menerima jurusan tersebut dalam seleksi calon pegawai negeri karena kurikulum dalam beberaba dekade tidak membutuhkan tenaga pendidik untuk bahasa asing.

Masalah lain yang muncul ketika alumni LPTK bekerja sebagai guru mereka tidak memiliki kompetensi dalam bidang teknologi dan informasi antara lain kemampuan dalam penyusunan, penggunaan  media berbasis teknologi dan informasi. Demikian segelintir contoh kelemahan yang dapat kita lihat dari sekian banyak kendala dan kelemahan yang kita temui ketika kita melakukan bimbingan terhadap mahasiswa IKIP yang melakukan praktek kerja lapangan ( PPL ), ’’Mengapa demikian ’’? Jawabnya untuk menjadi guru memang tidak cukup dibekali hanya dengan diktat dan tugas-tugas berbentuk makalah lalu diluluskan dengan indeks prestasi yang tinggi.

V. Kesimpulan

            Mengingat mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara pemerintah perlu mengkaji dan menetapkan startegi yang jelas, melakukan analisis SWOT ( strengths: kekuatan, weaknesses : kelemahan, oportunities : kesempatan dan threats : ancaman ) dalam bidang pendidikan untuk dapat  menetapkan kebijakan dalam pembangunan pendidikan itu sendiri. Berdasarkan pengamatan penulis ada berbagai kelemahan kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan dimasa lalu, antara lain :

1. Pemerintah belum menjadikan pembangunan pendidikan sebagai perioritas terbukti dari anggaran yang dikucurkan belum sesuai dengan amanat konstitusi.
2. Pemerintah memberi perhatian yang cukup besar untuk  institusi akademi militer, akademi kepolisian, STAN, STPDN dan lain-lain.Ketatnya seleksi untuk masuk, lengkapnya sarana-prasarana, serta jaminan penempatan dan kesejahteraan alumni menjadikan institusi ini  pilihan favorit bagi calon mahasiswa. Berbeda halnya dengan LPTK, lembaga ini menjadi pilihan terakhir bagi calon mahasiswa karena kurang menjanjikan dalam segala hal serta dianggap kurang bergengsi.
3. Kebijakan sertifikasi guru dengan janji peningkatan kesejahteraan menuai banyak masalah dan kurang berarti dalam upaya peningkatan kompetensi guru karena dalam pelaksanaannya syarat dengan kecurangan, serta tidak membangkitkan motivasi guru untuk berbenah diri karena meskipun melalui seleksi poirtopolio gagal pada akhirnya semua akan lulus dengan pelatihan yang sangat singkat dan hasilnya dianggap sama yakni guru profesional.
4. Otonomi daerah hendaknya dijadikan sebagai motivasi pengembangan pendidikan didaerah sesuai dengan pola yang dianggap dapat  memacu pencapaian tujuan artinya kewenangan yang begitu besar diberikan kepada kepala daerah jangan dijadikan sebagai kendaraan politik dengan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan menjadi ”team sucsess” yang ingin sukses dalam karirnya.Penempatan guru, perekrutan pejabat pendidikan dan tenaga kependidikan harus benar-benar sesuai dengan kompetensi dan selalu berbasis kompetisi. Dengan demikian akan mendukung pengembagan pendidikan di berbagai daerah. 
5.  Pemanfaatan dana pendidikan yang tersedia harus benar-benar swakelola sehingga akan lebih mengena dan relevan serta menopang visi dan misi satuan kerja dalam lingkup pendidikan, sehingga  dapat dimanfaatkan se-efisien mungkin. Selama ini kita selalu mempertanyakan   kesesuaian anggaran pendidikan dengan hasilnya artinya dana pendidikan dapat digambarkan seperti batu es, yang meleleh pada setiap tangan yang disinggahi sehingga batu es tersebut semakin lama akan semakin mengecil tergantung seberapa banyak tangan yang harus disinggahi.

Demikian masalah kebijakan pemerintah yang dengan kasat mata dapat kita lihat dalam dunia pendidikan di Indonesia dan telah berlangsung lama tanpa upaya perbaikan. Ketika  kita bicara tentang ketertinggalan kita dalam pembangunan pendidikan bila dihadapkan dengan negara lain maka pihak-pihak yang berkompeten selalu menyudutkan guru padahal jika kita kaji lebih dalam banyak faktor yang menyebabkan kita kurang berhasil dalam pengembangan pendidikan. Untuk itu mari kita lahirkan komitmen  untuk membangun pendidikan di indonesia dengan melakukan pembenahan terhadap kekeliruan dima lampau. Pemerintah perlu mengkaji ulang berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia sebelum terlambat.